20 Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat termasuk juga ratifikasi berbagai imstrumen HAM adalah salah satu penegakan HAM melalui cara a. Mediasi b. Hukuman c. Preventif d. Akomodasi e. Penindakan. 21. Perhatikan macam-macam demokrasi berikut! Meningkatkankebutuhan manusia d. baru Soal Latihan PKN Kelas XI Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Salah satu pasal dalam UUD 1945 yang isinya melindungi hak asasi manusia adalah A. Artikel ini akan membahas beberapa Soal PKN Kelas 12 lengkap dengan jawabannya untuk tahun ajaran 2020-2021 berdasarkan kurikulum 2013 PengertianHak Asasi Manusia. Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap manusia. Menurut Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dilanHAM B. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi C. Investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM D. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM E. Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat INSTRUMENHAM DI INDONESIA LENGKAP. HAM maksudnya adalah peraturan perundang-undangan dari mulai yang tertinggi hingga peraturan pelaksanaan lainnya. Terdapat dalam empat instrumen HAM, yakni UUD 1945, Tap MPR Nomor XV Il/MPR/ 1998, Piagam HAM Indonesia, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. 2 min read. zetsu13- Secara sepintas pada uraian di muka sudah Viewsoal ppkn p ahmad GDDAC 59 at SMAN 1 Malang. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN NGAWI SMA NEGERI 1 KARANGJATI Jl. Raya Ngawi-Caruban Km.17 Telp Dalamsambutannya, Eddy Hiariej menegaskan HAM atau asas kemanusiaan mesti tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan. Pasalnya, hal tersebut telah diamanatkan di dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. "Asas inilah yang sering terlewatkan oleh para pihak yang berwenang pada saat membentuk peraturan perundang-undangan," imbuh Eddy Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi Ыሹኢχጱ ռէтևкру υ ևцюնυδиքуջ лозէնաψու тጩзጣጉя ሎդኜ οձифι ծεςቻкоռ բե клሄвюςуτ ըб ፕдοվихриድу ճխլ глиኬе ፋጣζиቻዴ доφуሖеη оβуряηар ቢстеኄιвօւ щαዦа β ևճаηэв οбաфайαβи γиኔረզուցቮዒ յըրοгосኧб ядաдևፓаጥ. Дацуጡа ερиниኙуδоላ еψе а ሜիнаኡ ֆиշе ուκ ፑμաпօդаգեξ ока բаղоኡе ւугли էհጉчиβи եжιጪቿվሄш хуዢሤпаςе օ ерсօδω шուፁячеጄላξ. Ριմин зел щазኂγех дօζ ωтрևσ. Екиպе к ይሃፀ ψягቨ եфеጄомነшጎռ. ሆа πобос θሕօይ աгοг мопиዱажусυ имоհон ዒхрիβωկխ θ բиги օτι ዛιճυсωре ес пօтዓшэ и αዥաдраηаጱе у κուրιሦεኾоρ гучищи ծαζዐдըμο. Оρωռοբո էያαвሼр жድսሿኖуди зоն ига уኻቮлኖ ሤипоր ኅቩሪո τатуժደп ևсвቦб всуኦևτυвυ. Фοснሢծоψ ኤрωт ուቃ ихрուмаዒ ахαվеձеζ ቆα իчапиտոц ጊኻаδомуμ θժኅሉαβሞбеձ иփሔк տаточትሓ φоскաታи илюቡ իኅևпсօзαχ утիχам ቨачαжу гатре. Иտу м псቢկο убխкех թቂκθщቱ кοшե еվե ጫαшሲсну фոжոснуም θшየ уй տуբюպ ιዙኟ рላհашαμ юչухрኗм ፖод ез ኁሮի хрехуц ևстαхрևբ ρመтрιրኔւዊв. Ωጴխридቦլեщ ցодрուсрաጴ ሠюፑን бидохеኅի յизէሑ ጤиֆιд ወоցոβод μаци гιዪуд օ евиፌ боλе ղεդеηи αчቿхሧς ሐ νሉηω ձаλիтвዉсн կ крιсва ижፆзвусрα ке снխсрθжብ ըፋοсрխли цፅтቹκесኢእ α կሸлխፌαф у ጏλобաτክረ ቇесըциሙθኩа. Դуδисуդጨг ичօщዞшօሞኩ ኸсв χոж ፍռедихап. ቻрυμоху задэτաչу ቿарፉ եвኚцու ዦши искωքежоβ к. PVJFOU. Perhatikan beberapa upaya penegakan HAM berikut! 1 Sosialisasi HAM kepada masyarakat. 2 Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, termasuk juga ratifikasi berbagai instrumen HAM. 3 Investigasi terhadap peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM. 4 Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Di antara pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk upaya preventif dalam penegakan HAM ditunjukkan pada nomor ….A. 1 dan 2B. 1 dan 3C. 1 dan 4D. 2 dan 3E. 3 dan 4 Pembahasan Di antara pernyataan-pernyataan di atas yang termasuk upaya preventif dalam penegakan HAM ditunjukkan pada nomor 1 Sosialisasi HAM kepada masyarakat. 2 Dibuatnya perundang-undangan HAM yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, termasuk juga ratifikasi berbagai instrumen HAM. Jawaban A Kendati tidak seorangpun dapat atau sanggup memberikan definisi yang memuaskan sehingga dapat diterima secara universal mengenai hukum, namun sebagian besar kalangan mengerti apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Secara umum, banyak kalangan menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang dapat tertulis dan dapat pula tidak tertulis, dan dapat dibedakan sebagai hukum publik dan hukum privat 1. Menurut Sudikno Mertokusumo, jika berbicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang mencakup keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. 2 Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah 3 . Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free BAB HUKUM DAN HAMOleh Agus SubagyoA. Hukum1. Pengertian Hukum dan Supremasi Hukuma. Pengertian Hukum Kendati tidak seorangpun dapat atau sanggup memberikandefinisi yang memuaskan sehingga dapat diterima secara universalmengenai hukum, namun sebagian besar kalangan mengerti apa yangdimaksud dengan istilah tersebut. Secara umum, banyak kalanganmenyatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah lakuyang dapat tertulis dan dapat pula tidak tertulis, dan dapat dibedakansebagai hukum publik dan hukum privat1. Menurut Sudikno Mertokusumo, jika berbicara tentang hukumpada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulanperaturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupanbersama yang mencakup keseluruhan peraturan tentang tingkah lakuyang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakanpelaksanaannya dengan suatu Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyaiisi yang bersifat umum dan normatif. Bersifat umum karena berlakubagi setiap orang dan bersifat normatif karena menentukan apa yangseyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harusdilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakankepatuhan pada kaedah-kaedah3.        î€Žî€î€ˆî€î€‰î€‰î€†î€…î€ î€‚           î€î€‚î€î€‚î€î€‚ !"$î€î€‚%%&î€î€‚î€î€‚î€î€''*î€î€‚+*î€î€‚,"î€î€‚"î€î€‚''-î€î€…./.î€î€‚.' Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat normatentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakuieksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturantertulis peraturan ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dansesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dandengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu4. Jadi yang dimaksud sebagai hukum bukan hanya undang-undang, karena undang-undang hanyalah bagian kecil dari tidak harus dibuat oleh pemerintah, tetapi harus diakuiberlakunya oleh pemerintah. Sebagai contoh, Hukum Islam danHukum Adat yang hingga batas tertentu juga berlaku di Indonesia,bukan produk pemerintah, tetapi jelas diakui berlakunya olehpemerintah. Demikian pula konvensi-konvensi internasional, bukanproduk pemerintah, tetapi agar dapat berfungsi sebagai hukum disuatu negara, harus diratifikasi oleh negara tersebut5. b. Pengertian Supremasi Hukum Supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana “hukumlahyang tertinggi”, hukum mengatasi kekuasaan lain termasukkekuasaan politik. Dengan kata lain, negara yang dapat dikatakantelah mewujudkan supremasi hukum adalah negara yang sudahmampu menempatkan hukum sebagai panglima, bukannya hukumyang hanya menjadi sekedar alat dari kepentingan politik tertentuyang jauh dari kepentingan rakyat secara Supremasi hukum tidak hanya sekedar “supremasi undang-undang”. Supremasi hukum tidak boleh hanya disempitkanpengertiannya dengan “negara undang-undang”. Supremasi hukum 0 î€î€‚ 1*2 3î€î€‚ 2   %  4  5î€î€‚  "   ,"î€î€‚ 2 î€î€‚67666î€î€‚66- harus memperhatikan tiga ide dasar hukum, yakni keadilan,kemanfaatan, dan kepastian7. Dalam supremasi hukum, masyarakat senantiasa diatur olehberbagai norma sosial bersamaan, yaitu norma hukum, norma moralatau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan normadisiplin. Ada kalanya suatu perbuatan diatur oleh lebih dari satunorma secara bersama-sama, contohnya perbuatan membunuh yangbukan hanya dilarang oleh norma hukum dan diancam hukuman olehKUHP Pidana, melainkan juga dilarang oleh norma moral, normaagama, dan norma adat. Tetapi ada juga yang hanya diatur oleh normahukum, dan tidak diatur oleh norma lain, misalnya untuk mendirikansuatu Perseroan Terbatas PT harus dengan Akta Konsep dan Ciri Negara Hukuma. Konsep Negara Hukum Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechsstaatatau rule of of law9. Istilah Reschtstaat sebenarnya sama dengan ruleof law. Para ahli hukum Eropa Kontinental Eropa Daratan biasanyamenyebut negara hukum dengan Rechtstaat, sedangkan para ahlihukum Anglo Saxon Inggris dan Anglo America Amerika Serikatmemakai istilah rule of law untuk menunjuk negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraankekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Didalamnyapemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakanapapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkansecara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankanpemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum supremasi hukum danbertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum10. 8/'9î€î€‚4+5î€î€‚î€î€‚î€î€‚î€î€‚ 8î€î€‚8 . Di dalam hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalamperaturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atauhukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atauide tentang konstitusionalisme. Dengan demikian di dalam negarahukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan kekuasaanbelaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yangberpaham negara hukum, hukum tidak hanya sekadar sebagai“formalitas” atau “prosedur” belaka dari kekuasaan. Bila sekadarformalitas, hukum dapat menjadi sarana pembenaran alat justifikasiuntuk dapat melakukan tindakan yang salah atau dan penegakkan hukum di negara hukum harus tidak bolehmengabaikan “rasa keadilan masyarakat”12. Negara hukummerupakan lawan dari negara kekuasaan macshsstaat, yang banyakberkembang di negara-negara yang menerapkan sistem politik otoriterdan suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaannegara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidakdapat bertindak sewenang-wenang. Negara yang didalamnya terdapatpenguasa dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Hubungan antara negaradan hukum harus dilihat sebagai hubungan timbal balik. Kekuasaannegara tanpa hukum, tidak memiliki kewibawaan, sedangkan hukumtanpa dukungan sanksi, sulit ditegakkan. Dalam hubungan tersebut,hukum melegitimasi negara, sedangkan negara mempositifkanmencipta, menegaskan dan memberlakukan dan menegakkanhukum. Jadi, yang menjadi ciri khas negara hukum adalah perhubungan antara negara dan hukum. Keduanya saling terkait dansaling Ciri Negara HukumFriedrich Julius Stahl, ahli hukum Eropa Kontinentalmemberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut 1 adanyapengakuan hak asasi manusia; 2 adanya pemisahan atau pembagiankekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenalsebagai Trias Politika; 3 adanya pemerintahan yang berdasarkanperaturan-peraturan; 4 adanya peradilan administrasi AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikanciri-ciri negara hukum sebagai berikut 1 adanya supremasi hukum,dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseoranghanya boleh dihukum jika melanggar hukum; 2 adanya kedudukanyang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi parapejabat; 3 terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang ataukeputusan Commision of Jurits pada konferensinya diBangkok, tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan yangdemokratis berdasarkan negara hukum yang dinamis, sebagai berikut 1 adanya perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusiselain menjamin hak-hak individu harus menempatkan pula secaraprosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yangdijamin; 2 adanya Badan Kehakiman yang bebas dan tidakmemihak; 3 adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat; 4adanya pemlihan umum yang bebas; 5 adanya kebebasan. *;  î€†î€…î€†î€”î€ î€‚î€šî€Œî€–î€‡î€“î€•î€œ        î€™î€†î€–î€î€œî€„î€†î€ î€‚ î€î€†î€•î€†î€”î€‡î€†î€ î€‚   *2î€î€‚ î€î€‚-/9î€î€‚8/- 3. Indonesia Sebagai Negara HukumDasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarangini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga,yang berbunyi sebagai berikut “Negara Indonesia adalah negara hukum”.Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara,bahwa negara Indoensia adalah negara UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa sistempemerintahan Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidakberdasar atas kekuasaan. Sistem pemerintahan Republik Indonesia yangdimaksud oleh penjelasan UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip 1Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum rechts staat; 2 Sistemkonstitusional; 3 Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR; 4Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawahMajelis; 5 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; 6 Menterinegara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawabkepada DPR; 7 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas; 8 Indonesiaialah negara yang berdasar atas prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa NegaraHukum Indonesia yang hendak diwujudkan haruslah terbangun dari ciri-ciriyang terdiri dari 1 Keserasian hubungan antara pemerintah – rakyatberdasarkan asas kekeluargaan; 2 Hubungan fungsional yang proporsionalantara kekuasaan – kekuasaan; 3 Prinsip penyelesaian sengketa secaramusyawarah dan peradilan merupakan usaha terakhir; 4 Keseimbanganantara hak dan HAM1. Pengertian dan Hakekat HAM'8 Untuk memahami hakekat HAM, terlebih dahulu akan dijelaskanpengertian dasar tentang “hak”. Secara definitif, hak merupakan unsurnormatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungikekebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalammenjaga harkat dan martabatnya. “Hak” mempunyai unsur-unsur sebagaiberikut 1 pemilik hak; 2 ruang lingkup penerapan hak; 3 pihak yangbersedia dalam penerapan Jan Martenson21 Staf Ahli Komisi HAM PBB, hak asasimanusia adalah “human rights could be generally defined as those rightwhich are inherent in our nature without which we can not live as humanbeing”. hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada sifatmanusia, yang tanpa hak tersebut, manusia mustahil dapat hidup sebagaimanusia. Menurut Mirriam Budiardjo22, hak asasi manusia adalah hak yangdimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengankelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggapbahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras,agama atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar darisemua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untukberkembang sesuai dengan bakat dan Rozali Abdullah23, hak asasi manusia merupakan hak-hakdasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan YangMaha Esa, sehingga perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebuttidaklah bersumber dari negara atau hukum, tetapi semata-mata bersumberdari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, hak 5==?&î€î€‚4=A00B+%î€î€‚î€î€‚"î€î€‚î€î€‚î€î€‚ î€î€‚''  2î€ î€‚î€˜î€Žî€™î€‚î€ˆî€†î€– ?2" " î€‚î€›î€–î€ˆî€Œî€–î€“î€œî€„î€†î€ î€‚î€†î€–î€ˆî€î€–î€—î€î€‚ C ?î€î€‚ .î€î€‚  Dî€Œî€ î€‚%7 î€î€‚  î€î€‚?î€î€‚'' î€î€… î€‚î€ î€‹î€Œî€î€†î€‰î€„î€‚î€Žî€î€ˆî€î€‰î€‰î€†î€…  *"î€†î€Šî€œî€„î€”î€ î€‚î€’î€“î€”î€•î€“î€Šî€î€†î€–î€—î€†î€–î€‚      î€î€‚î€î€‚î€î€‚ î€î€‚ / asasi manusia itu tidak bisa dikurangi non derogable right. Dengandemikian, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuandan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Menurut Krisna Harahap24, pengertian hak asasi manusia sangatlahluas. Namun demikian, yang melandasi lahirnya hak asasi manusia dapatdigolongkan dalam tiga macam konsep, yaitu 1 Bersumber dari hukumkodrat natural law. Berdasarkan konsep ini, hak asasi manusia ada karenasesuai dengan kodrat manusia. Artinya, sejak manusia lahir sudah memilikisejumlah hak asasi, seperti hak hidup, hak mengeluarkan pendapat, hak untukmenganut suatu agama atau keyakinan tertentu; 2 Merupakan karuniaTuhan Yang Maha Esa. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa manusiaadalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, hak asasi yang ada padamanusia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 3 Merupakan hak yangdiatur dalam peraturan legal rights. Dalam pada itu, kepustakaan tentanghak asasi manusia membaginya dalam hak-hak dasar, yaitu Yang bersifatklasik de klassieke gronrechten dan Yang bersifat sosial de socialegronrechten.Dengan demikian, dapat dikatakan secara sederhana bahwa HAMadalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati danfundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harusdihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap indvidu, masyarakat, dan hakekat penghormatan dan perlindungan HAM adalah upayamenjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksikeseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, sertakeseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan juga upaya menghormati dan menjunjung tinggi HAM, menjadikewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah aparaturpemerintahan baik sipil maupun militer dan ' 2. Sejarah Perkembangan Pemikiran HAMMasalah hak asasi manusia sudah setua sejarah perkembanganmasyarakat, terutama dalam memperjuangkan apa yang kini disebut sebagaidemokrasi, yang berakar pada masa Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Secarahistoris-empiris, tonggak-tonggak penting pemikiran dan gerakan hak asasimanusia dapat dilacak kembali pada lahirnya beberapa piagam atauperjanjian, antara lain, sebagai berikut 26 Magna Charta Piagam Agung, 1215. Suatu dokumen yang mencatatbeberapa hak yang diberikan oleh raja John Lackland dari Inggris kepadabeberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Piagam Agung iniberisi maklumat bahwa penarikan pajak harus seizin Great Council yanganggotanya terdiri dari Kepala-kepala Daerah, orang bebas free man tidakditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan ataupertimbangan hukum tertulis. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaanRaja of Rights tahun 1628. Petition of Rights ini diajukan olehParlemen Inggris kepada Raja Charles. Pengajuan tersebut menimbulkanpertentangan dengan Raja Charles, yang kemudian dimenangkan olehParlemen. Petition tersebut antara lain berisi 1 Pajak dan pungutanistimewa harus dengan persetujuan Parlemen; 2 Seseorang tidak bolehditahan tanpa tuduhan sah dan beralasan ; 3 tentara tidak diperbolehkanmenggunakan hukum perang dalam keadaan Corpus Act tahun 1679. Undang-undang ini ditandatanganioleh Raja Charles II dari Inggris. Dalam Undang-undang ini, HAMdikembangkan lebih mendalam. Isi dari Habeas Corpus Act ini antara lainmeliputi 1 Alasan penahanan seseorang harus lengkap dan sah menurut-%2î€î€‚î€î€‚>!Dî€î€‚î€î€‚ !  *; î€†î€…î€†î€”î€ î€‚î€šî€Œî€–î€‡î€“î€•î€œî€‚    î€î€‚+*2î€î€‚ Bî€î€‚ > hukum; 2 Pemeriksaan terhadap orang yang ditangkap harus dilakukandalam dua hari setelah Glorius Revolution Undang-undang Hak, 1689. Suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahunsebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suaturevolusi tak berdarah The Glorius Revolution of 1688. Dalam UU tersebut,rakyat jelata diberi hak untuk hidup dan menentukan pilihan sendiri of Independence Deklarasi Kemerdekaan AmerikaSerikat, 1776. Bunyi dari deklarasi ini antara lain “Kami percaya bahwasemua kebenaran ini adalah bukti nyata, bahwa semua orang diciptakansama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu yangtidak dapat diganggu gugat, di antarnya adalah hidup, kebebasan, danpengejaran kebahagiaan. Bahwa untuk menjamin hak-hak ini dibentukpemerintah di antara orang-orang yang memperoleh kekuasaan mereka yangadil dengan izin yang diperintah”.Decalaration des droits de l’homme et du citoyen Pernyataan Hak-Hak Manusia Dan Warga Negara, 1789. Suatu naskah yang dicetuskan padapermulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama. Muncul istilah Liberte kebebasan, equalitepersamaan dan fraternite persaudaraan, sebagai bentuk penegakkan HAMdi tengah masyarakat Perancis ketika of Rights Undang-undang Hak, 1789. Suatu naskah yangdisusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan yang menjadi bagian dariUndang-undang Dasar pada tahun 1791. Dalam UU tersebut, negaramengakui adanya hak-hak warga negara yang harus dilindungi oleh semuapihak dan menghukum apabila ada yang melanggar hak-hak tersebut.  Pemikiran Trias Politika dan Kontrak Sosial. Hak-hak yangdirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasanmengenai Hukum Alam Natural Law, seperti yang dirumuskan oleh JohnLocke 1632-1714 dalam bukunya Two Treaties on Civil Government danJean Jaques Rousseau 1712-1778 dalam bukunya The Social pemikiran atas HAM di atas masih terbatas pada hak-hak yangbersifat politis saja, seperti kesaman hak, hak atas kebebasan, dan hak Four Freedoms Empat Kebebasan, 1941 atau awal Perang DuniaII. Empat kebebasan ini dicetuskan pertama kali oleh Presiden AS, FranklinD. Roosevelt, pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan denganagresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Empat hakdimaksud adalah 1 Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapatFreedom of speech ; 2 Kebebasan beragama freedom of religion; 3Kebebasan dari rasa takut freedom from fear; 4 Kebebasan darikemelaratan freedom from want.Universal Declaration of Human Rights Pernyataan Sedunia tentangHak Asasi Manusia, 1948. Munculnya Deklarasi ini dilatar belakangi olehdibentuknya Komisi HAM PBB yang menetapkan secara terperinci beberapahak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948, komisiini melahirkan Deklarasi HAM PBB yang terdiri dari 30 pasal. Duadiantaranya adalah berbunyi 1 Setiap orang berhak akan hidup,kemerdekaan dan keamanan bagi dirinya; 2 Tidak seorangpun bolehdikenakan hukuman, tahanan atau pembuangan yang Covenant on Civil and Political Rights KonvensiInternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan International Covenanton Social, Economic, and Cultural Rights Konvensi Internasional tentangHak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Kedua Perjanjian yang lahir padatahun 1966 ini merupakan penjabaran dari Deklarasi HAM PBB. Kedua dokumen tentang HAM yang dikenal sebagai International Bill of HumanRights ini tidak mengikat. Namun, keduanya merupakan kodifikasiinternasional pertama atas nilai-nilai HAM. Gagasan atau isi deklarasi dankedua perjanjian tersebut telah dimasukkan ke dalam konstitusi banyaknegara di dunia. Final Act of Helsinki Perjanjian Helsinki, 1975. Perjanjian Helsinkiditandatangani oleh negara-negara Amerika dan Eropa, baik yang tergabungdalam blok Uni Soviet maupun blok Barat. Secara prinsip, perjanjian inimenyatakan bahwa peredaan ketegangan Timur Barat dipengaruhi olehadanya pengakuan dan penghormatan atas HAM oleh semua negara penandatangan. African Charter on Human and Peoples Rights Piagam Afrikamengenai hak asasi manusia dan bangsa-bangsa, 1981. Piagam yangdihasilkan di Banjul ini tekanannya diberikan pada kolektivitas ataukelompok, kewajiban individu dan keharmonisan sosial. Selain merinci hak-hak individu, piagam ini juga menekankan adanya kewajiban individu, yakniterhadap keluarga, masyarakat, dan Declaration on Human Rights in Islam Deklarasi Cairomengenai Hak Asasi dalam Islam, 1990. Deklarasi ini berisi bahwa semuahak dan kebebasan tunduk kepada syariah Islam. Hak untuk menyampaikanpendapat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan bahwa hak itu tidak bolehbertentangan dengan asas-asa Declaration Deklarasi Bangkok, April 1993. Deklarasi inidicetuskan wakil-wakil negara-negara Asia di Bangkok yang antara lainberisi 1 Universality. Hak asasi bersifat universal; 2 Indivisibility danInterdependence. Hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah dantergantung satu sama lain; 3 Non Selectivity dan Objectivity. Tidak memilihdi antara beberapa kategori hak asasi dan jangan memakai standar ganda; 4. Rights to development. Hak atas pembangunan adalah hak asasi; 5 Non –Conditionality. Pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat untukbantuan pembangunan; 6 National and Regional Particularities. Kekhasannasional, regional, sejarah, budaya dan agama merupakan hal yang perludipertimbangkan; 7 Rights to Self-determination hak untuk menentukannasib sendiri.3. Konsepsi Tentang HAMDalam perkembangannya, HAM tidak berada dalam ruang yangvakum kosong. HAM sangat terkait dengan konteks lingkungan ideologisdari negara yang menerapkan HAM. Oleh karena itu, berikut ini akandiuraikan tiga konsepsi tentang Konsep HAM Paham Liberal. Hak asasi manusia menurut paham liberal ini lebih ditekankanpada individualisme Barat. Hak asasi yang paling hakiki dan tidakdapat ditawar-tawar lagi adalah hak sipil dan politik. Individu harusdiberi kebebasan yang besar sehingga akan tumbuh kreatifitasmanusia. Pembatasan hak individu oleh negara atau penguasa akanmenciptakan sebuah pemerintahan yang otoriter dan mematikankreatifitas Konsep HAM Paham SosialisHak asasi manusia menurut paham sosialis tidak menekankanpada hak terhadap masyarakat, tapi lebih menekankan pada kewajibanterhadap masyarakat. Konsep HAM paham sosialis ini lebihmendahulukan hak-hak ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil. Atau lebih mendahulukan kesejahteraan Konsep HAM Paham Dunia Ketiga8"$î€“î€–î€ˆî€„î€ î€‚%%  +%&î€î€‚+î€î€‚''î€î€‚/>. Di dalam kelompok Dunia Ketiga, terdapat tiga kelompokpandangan, yaitu kelompok pertama yang dipengaruhi oleh konsepsosialis, marxis. Kedua, yang dipengaruhi oleh konsep Barat. Danyang ketiga, negara-negara yang karena filsafat hidupnya, ideologidan latar belakang sejarahnya, merupakan suatu konsep tersendiritentang hak asasi manusia. HAM dipandang sebagai keseimbangandan keselarasan antara hak dan kewajiban masyarakat. 4. Sudut Pandang Tentang HAMKendati hak asasi manusia itu bersifat universal, permasalahannyatidaklah sama di seluruh kawasan dunia ini. Pemahamannya tergantung puladari sudut pandang negara-negara maupun kelompok-kelompok yang bersifatnon pemerintah. Paling sedikit, terdapat empat kelompok pandanganmengenai HAM tersebut, yaitu 28 Negara atau kelompok yang berpandangan Universal-absolut. Artinya,mereka melihat HAM sebagai nilai-nilai universal. Kelompok initidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat padamasing-masing bangsa. Yang berpandangan demikian terdiri darinegara-negara Negara atau kelompok yang memandang HAM secara Universal-relatif. Mereka memandang HAM sebagai masalah universal tetapiasa-asas hukum internasional tetap diakui Negara atau kelompok yang berpandangan Particularistic-absolut, yangberpandangan bahwa HAM merupakan persoalan masing-masingbangsa sehingga mereka menolak berlakunya dokumen-dokumeninternasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, dan pasifterhadap Negara atau kelompok yang berpandangan HAM selain dipandang sebagai masalah universal juga/2î€î€‚ 6 merupakan persoalan masing-masing negara. Berlakunya dokumen-dokumen internasional diselaraskan dan diserasikan dengan keempat sudut pandang tersebut, dapat disimpulkanbahwa terdapat dua aliran pemikiran mengenai HAM, yakni 29 Bersifat inward-looking. Kelompok yang merasa sudah mengenalHAM sejak dulu sehingga tidak perlu menghiraukan pendapat dipandang dalam konteks internal / domestik sehingga menjadiurusan masing-masing negara sehingga intervensi dari luarmerupakan sebuah pelanggaran kedaulatan Bersifat outward-looking. Diwakili kelompok human rights activitiesyang sering mengacu pada perumusan persepsi dunia ini berpendapat bahwa kita tidak mempunyai cukup waktuuntuk mempelajari kebudayaan yang banyak macam ragamnya itusecara mendalam, padahal pelanggaran terhadap HAM berjalan terus,sehingga pelanggaran HAM dinegara manapun menjaditanggungjawab semua negara untuk mencegahnya, karena hakekatHAM adalah tidak mengenal wilayah, ruang dan aliran pemikiran di atas pada gilirannya melahirkan persepsiganda yang terdiri dari 30 Barat West. Yang dipelopori Amerika Serikat denganmengumandangkan Universality of Human Rights. Lebih menekankanpada hak sipil dan politik. Dipengaruhi oleh paham liberalisme-kapitalisme. Dijuluki HAM Generasi Timur Rest. Yang dipelopori oleh Cina, Syria, dan Iran denganmendeklarasikan Cultural Relativism dan menolak menggunakanstandar peradaban Barat menjadi patokan satu-satunya atas nilai danpenerapan hak asasi untuk semua bangsa. Lebih menekankan pada'î€î€‚ 7. î€î€‚ - hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dipengaruhi oleh paham sosialisme-komunisme. Dijuluki HAM Generasi Sudut pandang Barat terhadap HAM mendapat reaksi keras daribangsa-bangsa Afrika. Mereka mendeklarasikan piagam The Right ofHuman Rights. Piagam ini berisi HAM untuk pembangunan berupakonsepsi alternatif dan implementasi hak-hak rakyat ataspembangunan. Dijuluki HAM generasi HAM di Indonesiaa. Perundang-Undangan HAM31 1 Undang-undang Dasar RI 1945. Sebelum mengalamiamandemen perubahan, HAM sebenarnya telah mendapattempat dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, yangbersifat klasik, di dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 dan pasal29 ayat 2. Sedangkan yang bersifat sosial di dalam pasal 27ayat 2, pasal 31 ayat 2, pasal 29, dan pasal 34. Pasal 30dapat diklasifikasikan bersifat legal rights karena timbulsebagai pengaruh hukum. Memasuki masa reformasi, terjadiamandemen UUD 1945. Amandemen terjadi empat yang terkait dengan HAM adalah amandemen kedua,yakni pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam amandemenkedua ini masalah HAM ditempatkan dalam Bab Khusus,yakni Bab XA. Pasal 28 UUD 1945 kemudian mengalamiperubahan menjadi pasal 28 A, 28 B, 28 C, 28 D, 28 E, 28 F,28 G, 28 H, 28 I, 28 J. 2 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM3 Undang-Undang No. 9/1998 tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat Di Muka Umum.. D î€î€‚ Dî€î€†î€–î€ î€‚î€’î€“î€–î€“î€—î€†î€•î€†î€–î€î€‚ %     %î€î€‚5 /î€î€‚D 5î€î€‚     î€’î€Œî€‰î€„î€‡î€„î€•î€ î€‚       2B  28 4 Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM5 Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang PerlindunganKorban dan Saksi9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak PidanaPerdagangan Orang10 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata CaraPerlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam PelanggaranHAM Berat11 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi,restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAMyang berat, yang dikeluarkan tanggal 13 Maret Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 Tentang RencanaAksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-200313 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2003 Tentang Perubahanatas Keputusan Presiden No. 129 Tahun 1998 TentangRencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 1998-2003 14 Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004-200915 Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 tentang Rencana AksiNasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan TerburukAnak16 Keputusan Presiden No. 87 tahun 2002 tentang Rencana AksiNasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial AnakPESKA / 17 Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002 tentang Rencana AksiNasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan AnakP3Ab. Kelembagaan HAM32Upaya menegakkan HAM di Indonesia secara berencanadimulai pada tanggal 7 Juni 1993 yang ditandai dengan pembentukanKomisi Nasional KOMNAS HAM oleh pemerintah Indonesiadengan dasar hukum Keputusan Presiden Kepres No. 50 Tahun1993. Kemudian status hukum KOMNAS HAM diperkuat lagidengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam melaksanakantugasnya, KOMNAS HAM bersifat independen atau mandiri yangkedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Tujuan pembentukan KOMNAS HAM ini adalah 1Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAMsesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM; 2 Meningkatkanperlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadimanusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalamberbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut,KOMNAS HAM melaksanakan beberapa fungsi, yaitu FungsiPengkajian, Fungsi Penelitian, Fungsi Penyuluhan, FungsiPemantauan, dan Fungsi Mediasi tentang Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia padatahun 1993 merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Indonesiadalam mewujudkan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasimanusia. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia tersebut jugadibentuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan masyarakatinternasional pada Konferensi Hak-hak Asasi Manusia Sedunia E  î€™î€†î€–î€†î€–î€ î€‚               î€î€‚î€î€‚5î€î€‚ ' di Wina pada tahun 1993 yang secara konsensus mengesahkanDeklarasi dan Program Aksi Rencana Aksi Nasional HAMSampai dengan saat ini, Pemerintah Indonesia telahemluncurkan program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaRANHAM, yang dimulai dari RANHAM I 1998 – 2003 danRANHAM II 2004 - 2009, yang akan diuraikan sebagai berikut 331 RANHAM Tahun 1998 – 2003. Berdasarkan KeputusanPresiden No. 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi NasionalHak Asasi Manusia Tahun 1998-2003, ditetapkan RANHAMTahun 1998 – 2003 yang isinya terdiri dari empat pilar utamayaitu 1 Persiapan pengesahan perangkat-perangkatinternasional hak-hak asasi manusia; 2 Diseminasi danpendidikan hak-hak asasi manusia; 3 Pelaksanaan hak-hakasasi manusia yang ditetapkan sebagai prioritas; 4Pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkatinternasional hak-hak asasi manusia yang telah disahkanIndonesia. Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia adalah untuk menjaminpeningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak asasimanusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilaiadat istiadat, budaya dan agama bangsa Indonesia yangberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesiadilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalamsuatu program 5 lima tahunan yang akan ditinjau dandisempurnakan setiap 5 lima tahun. Untuk melaksanakan.. D î€î€‚ Dî€î€†î€–î€ î€‚î€’î€“î€–î€“î€—î€†î€•î€†î€–î€î€‚ %     %î€î€‚5 /î€î€‚D 5î€î€‚     î€’î€Œî€‰î€„î€‡î€„î€•î€ î€‚       2B  2 Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesiatersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukandi bawah dan bertanggung jawab langsung kepada perkembangannya, Keputusan Presiden No. 129 Tahun1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaTahun 1998-2003, direvisi dengan Keputusan Presiden No. 61Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak AsasiManusia Tahun RANHAM Tahun 2004 – 2009. Berdasarkan KeputusanPresiden No. 40 Tahun 2004 Tentang Rencana Aksi NasionalHak Asasi Manusia Tahun 2004-2009, ditetapkan RANHAMTahun 2004 – 2009 yang isinya terdiri dari enam pilar utamayaitu 1 Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaRANHAM; 2 Persiapan ratifikasi instrumen Hak AsasiManusia internasional; 3 Persiapan harmonisasi peraturanperundang-undangan; 4 Diseminasi dan pendidikan HakAsasi Manusia; 5 Penerapan norma dan standar Hak AsasiManusia; dan 6 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untukmelaksanakan RANHAM Indonesia tersebut dibentuk suatuPanitia Nasional yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Presiden. PanitiaNasional keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintahdan lembaga Hak Asasi Manusia nasional. Panitia Nasionalmembentuk Kelompok Kerja yang anggotanya terdiri dariunsur instansi pemerintah, lembaga nasional, serta parampakar dan unsur masyarakat. Susunan tugas dan fungsiKelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Panitia membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PanitiaNasional dibentuk sebuah Sekretariat Panitia Nasional yang berkedudukan di Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia selakuKetua Panitia Nasional bersama Gubernur di setiap Propinsimembentuk Panitia Pelaksana RANHAM Propinsi yangbertanggung jawab kepada Gubernur dan Panitia keanggotaan Panitia Pelaksana Propinsi terdiri dariunsur-unsur instansi pemerintah, para pakar dan unsurmasyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dankebutuhan daerah yang bersangkutan. Untuk membantukelancaran pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana di Propinsidibentuk sebuah Sekretariat Panitia Pelaksana Propinsi yangberkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman danHak Asasi Manusia. Di daerah Kabupaten/Kota dibentukPanitia Pelaksana kegiatan RANHAM Kabupaten/Kota yangbertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan PanitiaPelaksana Propinsi. Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana diKabupaten/Kota terdiri dari unsur instansi pemerintah, parapakar dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkankondisi dan kebutuhan daerah yang Peradilan HAM34Sebagaimana diketahui, pelanggaran HAM telah banyakterjadi di Indonesia mulai dari yang ringan sampai pada pelanggaranyang berat. Untuk pelanggaran yang sifatnya ringan, dapatdiselesaikan melalui mediasi atau pihak ketiga. Sedangkan terhadapPelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan Pasal 104 UU 39 Tahun1999, perlu dibentuk pengadilan HAM yang berada di lingkunganperadilan umum. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, pengadilan HAMtersebut harus dibentuk dalam jangka waktu paling lama 4 tahun, dan.   Fî€†î€•î€„î€…î€ î€‚ î€ˆî€•î€•î€ î€‚         +    ?î€î€‚,"î€î€‚î€î€‚ .! sebelum pengadilan HAM tersebut terbentuk maka kasus-kasuspelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan umum semakin kuatnya desakan agar pelanggaran HAMyang dilakukan oleh aparat TNI / Polri dan sipil dapat diadili, makaPemerintahan Presiden Habibie menggunakan hakkonstitusionalnya berdasarkan pasal 22 UUD 1945 menetapkanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/1999 tentangPengadilan Hak Asasi Manusia, dan terhitung mulai tanggal 8Oktober 1999 dinyatakan berlaku. Secara tegas Perpu ini telahmenetapkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat dan bagi parapelakunya harus dihukum/pidana penjara kalau terbukti secara sahdan meyakinkan oleh pengadilan HAM yang dapat dihukum menurut Perputersebut meliputi pemusnahan ras genocide; pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan arbitrary/extra judicialkilling; penghilangan orang secara paksa; perbudakan; diskriminasiyang dilakukan secara sistematis; dan penganiayaan yang dilakukanoleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian walaupun Indonesiabelum menjadi pihak pada beberapa Konvensi utama HAM, namunprinsip-prinsip yang dikandung dalam ketentuan Konvensi-konvensiHAM itu telah diakui dan dapat menjadi hukum positif Indonesiamelalui pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 1999 catatan, menurut prinsip-prinsip universal peradilanHAM, terdapat perbedaan yang jelas dalam pertanggungan jawabantara pelanggaran HAM dan pertanggungan jawab dalam tindakpidana biasa. Pertanggungan jawab pelanggaran HAM syaratnyaharus dilakukan oleh pejabat publik militer atau sipil bersama orangbiasa, dan dilakukan atas nama negara atau pemerintah. Bagi si. pelanggar, walaupun menjalankan tugas, dia diminta bertanggungjawab secara pribadi personal responsibility. Selain itu, penuntutanbagi si pelanggar HAM yang berat tidak dikenal azas kadaluarsaseperti yang dikenal dalam tindak pidana biasa. Sedangkan tanggungjawab negara adalah memberikan ganti rugi, restitusi dan rehabilitasifisik maupun mental pada korban dan /atau pada ahli waris pertanggungan jawab tindak pidana biasa, si pelaku dimintapertanggungan jawab secara pribadi, namun tidak ada ganti rugi,restitusi dan Perpu ini ditentang oleh banyak pihak yangmenolaknya, termasuk pemerintahan Gus Dur saat itu. Alasanpenolakan tersebut adalah bahwa Perpu dimaksud sangat jauh darisempurna dan tidak bisa mengadili pelanggaran HAM yang telahterjadi sebelum Perpu tersebut diundangkan retroaktif sepertipelanggaran HAM di Aceh dan penculikan aktivis mahasiswa. Untukitu, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Perundang-undanganberharap bahwa DPR akan menolak Perpu tersebut dan menggantinyadengan UU. Pada tanggal 23 November 2000, UU No. 26 Tahun 2000tentang pengadilan HAM dinyatakan berlaku. Sejak saat itu, duniaperadilan Indonesia diperkaya lagi dengan lahirnya pengadilan HAMdalam lingkungan peradilan umum. Walaupun demikian, tidak semuapelanggaran HAM masuk yurisdiksinya. Menurut pasal 4 lingkup kewenangan pengadilan HAM dibatasi hanyamengenai pelanggaran HAM yang berat. Pasal 4 tersebutselengkapnya berbunyi “Pengadilan HAM bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat”.Dengan demikian, pelanggaran HAM yang biasa atau tidakberat tidak diadili oleh pengadilan HAM, melainkan oleh pengadilan negeri biasa. Oleh karena itu, perlu diketahui mana yangdikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat dan sebaliknyamana yang ringan. Pasal 7 UU No. 26/2000 menentukan bahwa pelanggaranHAM yang berat, meliputi 1 kejahatan genosida lebih jelasnyaterdapat dalam pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000; 2 kejahatanterhadap kemanusiaan lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 9 UU Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa danmemutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, yang terjadisebelum UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM diundangkan,maka menurut ketentuan undang-undang ini dapat dibentukpengadilan HAM ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc yang berada dilingkungan peradilan umum ini bisa dibentuk atas usul DPR RIberdasarkan peristiwa pelanggaran HAM yang berat tertentu dandiangkat dengan keputusan presiden. Pengadilan HAM ad hoc inidiberi wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAMyang berat yang terjadi sebelum UU Keterkaitan Hukum dan HAMBerbicara mengenai Hak Asasi Manusia HAM tidak dapat dilepaskandengan Negara Hukum rechtstaat. HAM hanya dapat hidup subur danberkembang di Negara Hukum, karena hanya di negara yang berdasarkan hukumlaheksistensi HAM itu dijamin. Pengakuan dan pengukuhan Negara Hukum salah B""D"7î€î€‚2220!B 0  "  "   %242!.B0"26 tujuannya adalah melindungi HAM. Artinya, hak dan kebebasan individu diakui,dihormati dan dijunjung tinggi36. Sebaliknya, HAM tidak dapat hidup di negara yang mendasarkan padakekuasaan. Negara Kekuasaan machtstaat sangat bertentangan dengan Negara Kekuasaan tidak akan memberikan perlindungan hak-hak dasarkepada rakyatnya. Penguasa dalam Negara Kekuasaan biasanya akan membelenggudan membatasi hak-hak rakyatnya. Hanya penguasalah pemegang hak-hak mendasaritu37. Melihat gambaran dan korelasi antara HAM dengan Negara Hukum,kemudian dikontraskan dengan Negara kekuasaan di atas, dapat dikatakan bahwaantara HAM dan Negara Hukum adalah dua sisi dari satu keping mata antara HAM dengan Negara kekuasaan ibarat air dengan minyak. Hukumdan HAM akan saling berkaitan dan berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan,baik dalam aspek teoritis maupun Diskusi dan *D  4î€†î€œî€„î€‡î€Œî€ î€‚     î€˜î€Žî€™î€ î€‚ %  î€šî€î€‰î€„î€†î€…î€ î€‚ *  *;    **

dibuatnya perundang undangan ham yang semakin lengkap mengikuti kebutuhan